Wilayah Urban Jadi Perhatian, Bawaslu Bantul Perkuat Koordinasi dengan Tamanan

BANTUL – Bawaslu Kabupaten Bantul terus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi di tingkat kalurahan. Kali ini, kegiatan dilaksanakan di Kantor Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, pada Rabu (4/11/2026), sebagai upaya membangun komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi demokrasi merupakan bagian dari upaya Bawaslu menjalin silaturahmi sekaligus membuka ruang diskusi dengan pemerintah kalurahan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, mulai dari kalurahan berstatus Desa Anti Politik Uang (Desa APU) yang melaksanakan pemilihan lurah, Desa APU yang tidak melaksanakan pemilihan lurah, hingga kalurahan yang berdasarkan pemetaan memiliki potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Menurut Didik, Kalurahan Tamanan memiliki karakteristik wilayah yang perlu menjadi perhatian bersama. Letaknya yang berbatasan dengan kawasan perkotaan, keberadaan kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD), kawasan perumahan, serta banyaknya tempat indekos menjadikan Tamanan memiliki dinamika mobilitas penduduk yang cukup beragam.“Kami ingin berdiskusi mengenai hal-hal yang dapat dikerjasamakan untuk menurunkan potensi kerawanan pemilu dan pemilihan. Kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat kalurahan. Salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah praktik politik uang,” ungkapnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Sri Hartati, menambahkan bahwa pada masa non-tahapan pemilu, Bawaslu terus menggencarkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Tamanan menjadi salah satu kalurahan yang perlu mendapatkan perhatian karena karakteristiknya sebagai wilayah urban.Ia berharap Bawaslu dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan rutin yang diselenggarakan pemerintah kalurahan sehingga edukasi demokrasi dan kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Dewi Nurhasanah, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah kalurahan merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan fungsi pencegahan. Ia menilai karakteristik wilayah Tamanan, terutama dari sisi mobilitas dan jumlah penduduk, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peta kerawanan.

Menanggapi hal tersebut, Jagabaya Kalurahan Tamanan, Pardiyana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan silaturahmi Bawaslu Kabupaten Bantul. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal terjalinnya komunikasi yang lebih intensif, terlebih Kalurahan Tamanan juga akan menghadapi agenda pemilihan lurah dalam waktu mendatang. Pardiyana menjelaskan bahwa Tamanan memiliki karakteristik masyarakat yang beragam dengan keberadaan pendatang dari kalangan akademisi, pejabat, maupun kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalamannya, praktik politik uang masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama di kalangan sebagian masyarakat lokal. Lebih lanjut, Pardiyana membuka peluang kolaborasi dengan Bawaslu, khususnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Kalurahan Tamanan. Menurutnya, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman agar menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

Kegiatan konsolidasi demokrasi ini menjadi ruang komunikasi dan penjajakan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kalurahan Tamanan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan politik uang, meningkatkan literasi demokrasi masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.