Tantangan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

BANTUL - Sabtu 8 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Bantul mengahadiri acara talkshow dengan tema "Tantangan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020" yang diselenggarakan oleh AIPI, KISP dan Lab Fisipol UMY yang diselenggarakan di Gedung DPD RI D.I Yogyakarta. Pemantik diskusi dalam talkshow tersebut yaitu dari Bawaslu DIY (Sri Rahayu Werdiningsih,S.H), KPU DIY (Hamdan Kurniawan, S.IP.,M.A) dan dr. Phil Ridho al-handi MA (dosen Fisipol UMY). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses demokrasi untuk menjawab tantangan Pilkada 2020. Praktek politik masih jauh dari ideal. Penegakan pelanggaran Pemilu/Pilkada menjadi tantangan, selain itu biaya politik (cost politic) yang tinggi menjadi permasalahan yang perlu ada jalan keluar. Tantangan netralitas ASN/TNI/Polri juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Jumlah partisipasi yang tinggi harus diikuti dengan kualitas pemilih yang baik. Salah satu tantangannya adalah politik uang, apabila politik uang menjadi alasan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya maka menjadi tantangan yang sangat besar. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Eka sebagai perwakilan penyelenggara dari AIPI Pada acara tersebut Bawaslu DIY (Sri Rahayu Werdiningsih) menyampaikan bahwa tantangan dalam konteks pengawasan setidaknya ada beberapa tantangan dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020. Tantangan regulasi, dimana dalam penindakan pelanggaran penegakan juga terkendala pada aturannya. Kedua, tantangan netralitas dalam proses pilkada ada beberapa hal yaitu netralitas dan validasi proses dukungan calon perseorangan dimana harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan Pencalonan perseorangan, manipulasi dukungan untuk perseorangan, juga menjadi tantangan tersendiri netralitas, mobilisasi ASN/TNI/Polri dan perangkat desa menjadi hal yang bisa terjadi. Ketiga, majunya incumbent menjadi tantangan tersendiri dimana potensi-potensi permasalahan baik dalam bentuk mobilisasi dalam berbagai bentuk termasuk ASN di daerah. Tentang integritas penyelenggara juga menjadi hal yang memang menjadi hal yang harus dijaga, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas penyelenggara pemilihan Bupati Wakil Bupati Tahun 2020.