Perkuat Pemahaman Politik dan Demokrasi, Bawaslu Bantul Gelar Kick Off Sharing Knowledge

Bantul – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan Kick Off Sharing Knowledge bertema “Pemikiran Politik dan Demokrasi” dengan narasumber dari Program Studi Ilmu Pemerintahan  UMY. kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan serta pemahaman substantif mengenai demokrasi, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara Bawaslu Bantul dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Menurutnya, kerja sama tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari program magang, perjanjian kerja sama, hingga kegiatan riset, dan kini dikembangkan melalui forum berbagi pengetahuan di bidang kepemiluan.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Awang Darumurti. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara UMY dan Bawaslu Bantul telah berlangsung secara intensif dan akan terus diperluas, tidak hanya melalui program magang, tetapi juga melalui kegiatan akademik seperti sharing knowledge yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tunjung Sulaksono, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY). Dalam pemaparannya, Tunjung menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pelaksanaan pemilu, tetapi juga sebagai nilai yang menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pemilu tidak cukup diukur dari aspek teknis, seperti terselenggaranya pemungutan suara atau tersedianya logistik pemilu. Lebih dari itu, kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana proses pemilu berlangsung secara adil serta terbebas dari praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti intimidasi, politik uang, dan manipulasi informasi. “Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi bagaimana memastikan bahwa pilihan rakyat benar-benar lahir dari kebebasan dan kesadaran politik yang utuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tunjung menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis sebagai Guardian of Democracy atau penjaga demokrasi. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup upaya menjaga integritas pemilu, memastikan keadilan dalam kompetisi politik, serta melindungi hak-hak politik warga negara.

Menurutnya, ketika pengawas pemilu mampu menjalankan tugas secara profesional, adil, dan berintegritas, maka kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu akan semakin meningkat. Kondisi tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas demokrasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan sharing knowledge ini menjadi langkah awal dalam membangun ruang diskusi yang berkelanjutan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul. Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu dapat memperkuat perspektif kritis dan memperdalam pemahaman terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.