Bawaslu DIY Bersama Bawaslu Kab/Kota Menyusun Strategi Penguatan Program Desa/Kalurahan Anti Politik Uang (APU)

Yogyakarta - Rabu, 25 Mei 2022 Bawaslu Kabupaten Bantul menghadiri undangan dari Bawaslu D.I.Yogyakarta dalam rangka penyusunan strategi penguatan program Desa/Kalurahan Anti Politik Uang (APU). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel el Royale Malioboro dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se D.I.Yogyakarta. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari 5 Lurah Desa terundang, pemuda AMPUH (Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Isu Sara serta Hoax) dan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta Bapak Bagus Sarwono, dalam pembukaannya Bapak Bagus menyampaikan bahwasanya sebuah demokrasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Desa/Kalurahan APU ini merupakan salah satu terobosan yang baik dan harus selalu dipupuk, dalam perjalananya Desa/Kalurahan APU ini dapat berjalan dengan baik apabila dapat menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat. Tahapan Pemilu sudah akan dimulai dimana 14 Juni 2022 adalah tahapan awal karena terhitung 20 bulan sebelum pemungutan suara. Untuk partai politik sudah akan diketahui tahun ini partai apa saja yang akan bertanding, ini menjadi perhatian kita bersama. Harapannya Politik uang dapat menurun di Tahun 2024 ini. Kalau ini bisa kita lakukan, maka optimisme kita akan lebih baik. Dalam rapat koordinasi ini relawan Desa/Kalurahan APU juga menyampaikan pengalamannya dalam membangun dan mengembangkan Desa/Kalurahan APU ini. Fauzi Ahmad Noor memaparkan bahwa Desa APU Murtigading mulai dirintis pada tahun 2016 pada saat Murtigading menyelenggarakan Pilurdes. Untuk sekarang ini, kami sedang menginisiasi Peraturan Kelurahan terkait Kelurahan Anti Politik Uang. Hampir 90% masyarakat mendukung Perkal Anti Politik Uang. Inisiasi ini sudah mulai dilakukan dari 3 tahun yang lalu karena jika hanya sporadis banyak energi dan biaya yang keluar. Sehingga dengan perkal dapat dibiayai dengan APBDes. Kami mencoba melalui Perkal ini supaya gerakan ini lebih efektif. Menginisiasi gerakan butuh energi dan biaya yang tinggi. Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul Bapak Supardi menyampaikan bahwasanya gerakan Desa/Kalurahan APU ini menjadi tantangan tersendiri dari Bawaslu untuk mengkampanyekan politik uang. Harapannya tantangan ini dapat diambil sisi positif untuk terus membangundan mengembangkan Desa/Kalurahan APU ini. Karena faktanya untuk dilapangan banyak sekali mendapatkan keluhan dan rasa pesimis dari masyarakat tentang gerakan ini. Tetapi Bawaslu tetap beroptimis untuk menjadikan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dan harapannya dapat ditularkan ke seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bantul.