Bawaslu Bantul Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Sambangi Parpol Golkar Guna Siapkan Pemilu 2029

Bantul – Pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bantul terus memperkuat konsolidasi demokrasi melalui silaturahmi dan dialog dengan partai politik. Kali ini, Bawaslu Bantul mengunjungi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bantul di Kantor DPD Partai Golkar Bantul, Selasa (30/6/2026). Pertemuan yang berlangsung dengan suasana dialogis tersebut menjadi wadah evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus membangun sinergi menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bawaslu RI untuk memperkuat konsolidasi demokrasi selama masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan dengan partai politik dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Bantul. "Konsolidasi demokrasi ini menjadi ruang komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu serta unsur masyarakat sebagai pemilih. Berbagai masukan dari peserta pemilu akan kami sampaikan secara berjenjang sebagai bahan evaluasi, termasuk terkait revisi Undang-Undang Pemilu dan persoalan politik uang yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama," ujar Didik.

Sementara itu, Kordiv SDMOD Bawaslu Bantul, Sri Hartati, juga menyampaikan terkait komitmen Bawaslu Bantul dalam meningkatkan kapasitas partai politik melalui pendidikan politik dan penguatan saksi peserta pemilu. "Pada Pemilu 2024 kami telah melaksanakan pendidikan bagi partai politik. Apabila regulasi tidak berubah, kegiatan tersebut akan kami lanjutkan. Jika dari partai politik menyelenggarakan sekolah kader, Bawaslu siap hadir sebagai narasumber untuk memberikan materi kepemiluan. Kami ingin membangun sinergi sejak dini agar kualitas demokrasi semakin baik," kata Sri Hartati.

Senada dengan hal tersebut, Kordiv PP Datin Bawaslu Bantul, Muhammad Rifqi Nugroho, menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum kepemiluan guna mencegah pelanggaran. Ia juga berharap seluruh peserta pemilu semakin memahami aturan yang berlaku, termasuk mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK)."Kami berharap melalui penguatan literasi kepemiluan, pelanggaran seperti pemasangan APK yang terjadi pada pemilu sebelumnya dapat diminimalkan. Pencegahan jauh lebih baik agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penindakan."tambah Rifqi.

Menanggapi berbagai penyampaian tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Bantul, Paidi, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Bawaslu dalam membangun komunikasi dengan partai politik. "Kami mengapresiasi Bawaslu Bantul yang tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada partai politik. Jika ada pendidikan bagi saksi partai, kami siap mengundang Bawaslu sebagai narasumber. Selanjutnya kami juga sangat sepakat bahwa pelanggaran harus dicegah sejak awal melalui komunikasi yang baik. Terkait politik uang, kami mendukung Bawaslu untuk menindak tegas kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran. Harapan kami, silaturahmi dan komunikasi seperti ini dapat terus dilakukan sehingga koordinasi antara Bawaslu dan partai politik semakin kuat ," ungkap Paidi.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Bantul, Heru Sudibyo, turut menambahkan sejumlah masukan terkait kepastian sistem pemilu, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hingga perlunya koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik mengenai dinamika regulasi menjelang Pemilu 2029.

Melalui forum konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Bantul menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, berkeadilan, serta semakin berkualitas di Kabupaten Bantul.