Bawaslu Bantul dan DPMKAL Perkuat Sinergi Demokrasi di Tingkat Kalurahan

Bantul – Bawaslu Kabupaten Bantul melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKAL) Kabupaten Bantul dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta membangun kerja sama dalam upaya penguatan demokrasi di tingkat Kalurahan. Koordinasi dilaksanakan pada Rabu (23/9/2026) di Kantor DPMKAL Kabupaten Bantul. Koordinasi tersebut menjadi momentum bagi Bawaslu Bantul untuk menyampaikan hasil konsolidasi demokrasi melalui roadshow ke sejumlah Kalurahan yang berstatus Desa APU (Anti Politik Uang) dan sedang melaksanakan Pemilihan Lurah (Pilur) tahun 2026.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa koordinasi merupakan bagian dari upaya kolaborasi dan saling mendukung program antarlembaga. Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Bantul memiliki kegiatan roadshow ke Kalurahan yang sedang melaksanakan Pilur sebagai bentuk silaturahmi sekaligus penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan demokrasi yang bersih.

“Kegiatan ini bagian dari kolaborasi dan saling men-support program masing-masing. Bawaslu Kabupaten Bantul melaksanakan roadshow ke desa-desa yang sedang melaksanakan Pilur,” ujar Didik.

Pada tahun 2026, Pemilihan Lurah dilaksanakan secara serentak di 30 Kalurahan di Kabupaten Bantul. Dari jumlah tersebut, terdapat sembilan Kalurahan berstatus Desa APU yang turut melaksanakan Pilur. Bawaslu Kabupaten Bantul melaksanakan roadshow dan silaturahmi ke sembilan Kalurahan tersebut sejak 26 Agustus hingga hari ini. Dalam roadshow tersebut, Bawaslu bertemu dengan berbagai unsur di Kalurahan, di antaranya Lurah, Ketua Bamuskal, serta Ketua Panitia Pemilihan Lurah. Salah satu perhatian yang muncul dalam rangkaian konsolidasi tersebut adalah potensi politik uang yang dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama.

Didik menyampaikan bahwa melalui roadshow ke Kalurahan APU, Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bantul mendorong agar pelaksanaan Pilur yang bersih dapat menjadi contoh dan menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat.

“Pendekatan Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bantul lebih ke gerakan masyarakat. Secara regulasi memang tidak mendukung kewenangan Bawaslu untuk mengawasi Pilur, sehingga yang bisa kita lakukan adalah membangkitkan kesadaran masyarakat dan calon terkait anti politik uang dan Pilur yang bersih,” ungkap Didik.

DPMKAL juga menyampaikan harapan agar penguatan demokrasi menjadi perhatian bersama, sehingga masyarakat memahami proses pemilihan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan setelah seorang lurah terpilih.

Sementara itu, setelah menyelesaikan roadshow ke sembilan Kalurahan APU yang sedang melaksanakan Pilur, Bawaslu Bantul akan melanjutkan kegiatan penguatan ke sembilan Kalurahan lainnya yang tidak sedang menyelenggarakan Pilur. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas penguatan Desa APU dan membangun gerakan masyarakat dalam mencegah politik uang.

DPMKAL menyambut positif upaya kolaborasi tersebut. Sinergi antara Bawaslu dan DPMKAL diharapkan dapat terus dikembangkan untuk memperkuat demokrasi di tingkat Kalurahan.

Didik menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bantul siap mendukung pelaksanaan Pilur dan membuka ruang koordinasi dengan DPMKAL.

“Kami men-support pelaksanaan Pilur dan berharap tidak menyisakan permasalahan. Kedepan Bawaslu welcome untuk koordinasi dan kami izin masuk ke desa-desa untuk bersama-sama menguatkan Desa APU,” pungkasnya.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Bantul dan DPMKAL berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam membangun demokrasi di tingkat Kalurahan. Penguatan Desa APU, pencegahan politik uang, evaluasi regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong proses demokrasi di Kabupaten Bantul yang semakin baik.