‎Pasca P2P 2026, Bawaslu Bantul Siapkan Strategi Penguatan Gerakan Alumni

Bantul, 24 Agustus 2026 — Bawaslu Kabupaten Bantul menghadiri Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) atas pelaksanaan program P2P Tahun 2026 yang telah dilaksanakan di lima kabupaten/kota se-DIY. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, serta menyusun strategi penguatan gerakan pengawasan partisipatif ke depan.
‎
‎Anggota Bawaslu DIY, Umi Illiyina mendorong agar keberadaan alumni P2P tidak berhenti setelah kegiatan pendidikan selesai. Para alumni diharapkan dapat terus bergerak dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Umi juga menyampaikan gagasan pembentukan wadah alumni P2P tingkat Provinsi DIY sebagai ruang silaturahmi sekaligus tempat untuk berproses dan mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif. ‎“Kami ingin memberikan wadah agar ilmu yang sudah didapatkan dapat terus diterapkan dan dikembangkan,” ungkapnya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Dewi, menyampaikan evaluasi pelaksanaan P2P di Kabupaten Bantul. Dari total 40 peserta yang terdaftar, sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan secara tatap muka. Pasca pelaksanaan P2P, keberadaan alumni P2P Tahun 2026 di Kabupaten Bantul saat ini masih dalam proses penyusunan gerakan di masing-masing komunitas. Meski demikian, sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain melalui rapat koordinasi penguatan soliditas alumni dengan membentuk komunitas Alumni P2P Satriya Adhyasta. ‎Selain itu, alumni juga didorong untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan Sharing Knowledge yang diselenggarakan secara rutin oleh Bawaslu Kabupaten Bantul.

‎
‎Sebagai tindak lanjut, Bawaslu DIY merencanakan pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif yang menjadi ruang dialog bersama bagi alumni dan masyarakat untuk membahas demokrasi dan kepemiluan. Forum tersebut direncanakan menggunakan nama “Srawung Demokrasi” dan direncanakan akan diluncurkan pada awal November 2026.
‎
‎Melalui evaluasi dan RTL P2P Tahun 2026 ini, Bawaslu berharap alumni P2P tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari ekosistem pengawasan partisipatif yang terus bergerak di masyarakat. Penguatan jejaring alumni diharapkan menjadi salah satu modal penting dalam membangun masyarakat yang semakin sadar, kritis, dan aktif dalam mengawal demokrasi menuju Pemilu 2029.