Bawaslu Bantul Dorong Sriharjo Jadi Teladan Pilur Bersih dari Politik Uang

Bantul – Bawaslu Kabupaten Bantul terus memperkuat gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) menjelang pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) 2026. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ke Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Kamis (17/9/2026). Kunjungan ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi sekaligus menguatkan kembali komitmen bersama agar pelaksanaan Pilur di Sriharjo berlangsung bersih, jujur, dan bebas dari politik uang. Jajaran Bawaslu Bantul disambut oleh Lurah Sriharjo, Ketua Bamuskal, Carik, serta  penggerak Desa APU Sriharjo.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan Konsolidasi Demokrasi dilakukan dengan menyambangi 9 (Sembilan) kalurahan yang telah menjadi mitra Bawaslu dalam gerakan Desa APU, khususnya kalurahan yang akan melaksanakan Pilur. Menurutnya, Sriharjo salah satu yang memiliki sejarah dan komitmen yang kuat dalam gerakan anti politik uang sehingga penting untuk terus dijaga dan diperkuat. “Harapan kami, 9 (Sembilan) kalurahan yang sudah deklarasi APU ini dapat menjadi percontohan, terutama dalam mewujudkan proses Pilur yang bersih dari politik uang, tentunya dengan menyesuaikan dinamika di masing-masing wilayah,” ungkap Didik.

Didik juga mendorong agar gerakan anti politik uang semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial milik kalurahan. Menurutnya, penyebarluasan pesan pencegahan perlu dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya menolak politik uang. Ia juga mendorong agar setiap komitmen, termasuk pembacaan pakta integritas, dapat didokumentasikan dan dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui sekaligus ikut mengawal komitmen tersebut.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bantul Sri Hartati menegaskan bahwa pada masa pascaelektoral, pendidikan demokrasi di masyarakat menjadi salah satu fokus yang terus didorong. Melalui momentum Pilur, gerakan Desa APU diharapkan kembali hidup dan mampu membangun pemahaman masyarakat bahwa politik uang berbahaya serta bertentangan dengan ketentuan hukum. Bawaslu Bantul juga siap hadir dalam pertemuan warga sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kalurahan Sriharjo. Lurah Sriharjo, Titik Istiyawatun Khasanah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Bantul dan menegaskan komitmen kalurahan untuk mewujudkan Pilur yang bersih. Ia mengakui potensi politik uang tetap ada, namun hal tersebut menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Sriharjo tetap bersih dari praktik politik uang. Ketua Bamuskal Sriharjo juga menyampaikan bahwa sosialisasi penolakan politik uang telah dilakukan melalui berbagai ruang masyarakat, seperti PKK dan rapat RT. Meski pemahaman masyarakat dinilai masih perlu terus diperkuat, Bamuskal bersama panitia Pilur dan penggerak Desa APU siap berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran warga.

Konsolidasi Demokrasi di Sriharjo menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan semangat Desa APU tidak berhenti pada deklarasi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Penggerak Desa APU Sriharjo Fauzan turut mendukung transparansi proses Pilur dan mengusulkan agar momentum deklarasi damai maupun pembacaan pakta integritas juga memuat komitmen bersih dari politik uang. Dengan kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah kalurahan, Bamuskal, panitia Pilur, penggerak Desa APU, dan masyarakat, Sriharjo diharapkan mampu menjaga proses demokrasi di tingkat kalurahan tetap berintegritas serta menempatkan pilihan warga tanpa imbalan sebagai bagian penting dari demokrasi yang sehat.