Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bantul Dorong Kalurahan Singosaren Jadi Desa Antipolitik Uang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kamis (12/11/2026).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kamis (12/11/2026).

BANTUL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kalurahan Singosaren, Kapanewon Banguntapan, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H), Dewi Nurhasanah. Kedatangan rombongan Bawaslu Bantul disambut langsung oleh Lurah Singosaren, Joko, bersama jajaran pamong kalurahan, perwakilan PKK, Karang Taruna, dan Linmas.

Dalam pertemuan tersebut, Didik menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kalurahan, khususnya dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menolak praktik politik uang menjelang Pemilihan Lurah (Pilur) 2028. Meskipun tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan Pilur, Bawaslu tetap memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. “Kalurahan Singosaren ini berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan sehingga mobilitas masyarakat cukup tinggi dan potensi pelanggaran juga perlu menjadi perhatian. Kami ingin mengajak Kalurahan Singosaren untuk bersama-sama memperkuat gerakan antipolitik uang.” ungkap Didik.

Sementara itu, Dewi menjelaskan bahwa pada masa non-tahapan pemilu, Bawaslu tetap menjalankan berbagai upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui pengembangan Desa APU yang selama ini telah memberikan dampak positif dalam upaya mencegah praktik politik uang. “Desa APU tidak hanya bertujuan mencegah politik uang, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih yang bijak. Saat ini sudah ada 18 Desa APU di Kabupaten Bantul. Kami berharap Kalurahan Singosaren dapat menjadi Desa APU yang ke-19, sehingga gerakan antipolitik uang semakin luas dan kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi semakin kuat,” jelas Dewi.

.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Bantul berharap terjalin sinergi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kalurahan Singosaren dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat pendidikan politik serta pencegahan praktik politik uang. Selain pengembangan Desa APU, Bawaslu juga terus melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi, termasuk dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan mendatang.

Penulis : Salsabila

Tag
Bawaslu Bantul
konsolidasi demokrasi
DESA ANTI POLITIK UANG