Bawaslu, Dispusip, dan DPRD Kabupaten Bantul Kolaborasi Perkuat Literasi Kewarganegaraan Jelang Pilur 2026

Bantul – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Bantul serta Komisi D DPRD Kabupaten Bantul menggelar Talkshow Literasi Kewarganegaraan bagi masyarakat, Senin (7/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul tersebut diikuti oleh berbagai mitra Bawaslu, di antaranya Penggerak Desa Antipolitik Uang (APU), Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Talkshow menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul Sri Hartati dan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bantul Herry Fahamsyah sebagai narasumber.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi antarlembaga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai demokrasi, politik, dan pemilu, khususnya bagi kalurahan yang akan melaksanakan Pemilihan Lurah (Pilur) 2026. Menurutnya, penguatan literasi kewarganegaraan penting dilakukan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara cerdas dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat kalurahan. “Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu, Dispusip, dan DPRD Kabupaten Bantul untuk memberikan edukasi mengenai demokrasi, politik, dan pemilu kepada masyarakat. Selain itu, kami juga berharap kalurahan-kalurahan dapat berkoordinasi dengan baik,” ujar Didik.

Senada dengan Didik, Kepala Dispusip Kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati menegaskan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan sangat krusial dalam membekali masyarakat agar cerdas dan bijak dalam proses berdemokrasi. "Kami berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna membuka ruang-ruang penguatan literasi pada seluruh elemen masyarakat ", tambahnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Herry Fahamsyah, menekankan pentingnya membangun politik desa yang bersih dan berorientasi pada kualitas calon pemimpin, bukan pada besarnya biaya politik. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dengan benar serta bersama-sama menekan praktik politik uang. “Jangan sampai selembar uang mencederai demokrasi. Mari kita jadikan politik di desa sebagai politik yang bersih. Jangan mudah tertipu dengan berita yang beredar, saring sebelum sharing. Selanjutnya, komitmen dengan calon lurah dapat dibangun melalui MoU maupun pakta integritas,” tegas Herry.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Sri Hartati, mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mencegah politik uang, dimulai dari keberanian untuk menolak setiap bentuk pemberian yang dapat mencederai proses demokrasi. Menurutnya, penguatan literasi demokrasi harus dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga. “Mencegah politik uang memang tidak mudah, tetapi semuanya bisa dimulai dari diri kita sendiri dengan berani menolak politik uang. Ketika masyarakat mampu menolak dan terus memperbaiki literasi demokrasinya, maka kebiasaan baik ini akan menjadi modal penting untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan di masa mendatang,” jelas Sri. Ia juga menekankan peran strategis Bamuskal dalam pelaksanaan Pilur, mulai dari membentuk panitia, melakukan pengawasan, hingga memberikan arahan kepada panitia. “Mari menyadarkan diri dan keluarga untuk menolak politik uang. Berani katakan tidak untuk politik uang,” pungkasnya.

Melalui Talkshow Literasi Kewarganegaraan tersebut, Bawaslu Bantul berharap kolaborasi antarlembaga dan masyarakat dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menciptakan demokrasi yang sehat di tingkat kalurahan. Momentum Pilur 2026 diharapkan tidak hanya menjadi proses memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi masyarakat untuk mengedepankan integritas, kualitas calon, serta partisipasi yang bertanggung jawab. Dengan meningkatnya literasi kewarganegaraan, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menerima informasi, berani menolak politik uang, dan mampu menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak serta kualitas calon pemimpin.