Bawaslu Bantul Petakan Kerawanan Pemilu Bersama Kalurahan Timbulharjo
|
Bantul – Bawaslu Kabupaten Bantul terus memperkuat upaya pencegahan kerawanan pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi (Konsoldem) bersama pemerintah kalurahan (19/11/2026) . Kali ini, Bawaslu Bantul melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, untuk membahas dinamika data pemilih, potensi politik uang, serta penguatan edukasi literasi demokrasi di masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, menyampaikan bahwa Konsoldem menjadi salah satu upaya membangun koordinasi dengan pemerintah kalurahan sekaligus memetakan potensi kerawanan pemilu sejak dini. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap di 75 kalurahan di Kabupaten Bantul, dengan menyasar wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tertentu. Menurut Didik, mobilitas penduduk dan dinamika data pemilih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Kapanewon Sewon, Kasihan, dan Banguntapan merupakan wilayah penyangga perkotaan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemutakhiran data pemilih. Selain itu, politik uang masih menjadi kerawanan yang perlu diantisipasi bersama, baik dalam pemilu maupun pemilihan. Dalam upaya pencegahan, Bawaslu Bantul siap terlibat dalam kegiatan edukasi masyarakat, termasuk melalui forum Jagawarga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Literasi demokrasi menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang, berbagai bentuk pelanggaran pemilu, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat, termasuk penerima politik uang.
Pemerintah Kalurahan Timbulharjo menyambut baik koordinasi tersebut dan menyampaikan bahwa politik uang masih menjadi salah satu potensi kerawanan di wilayahnya. Dengan jumlah sekitar 22 ribu pemilih yang tersebar di 122 RT, dinamika perpindahan penduduk, khususnya di kawasan perumahan, menjadi tantangan tersendiri dalam pemutakhiran data karena masih terdapat warga yang tidak melaporkan perubahan domisili. Kalurahan Timbulharjo juga akan menghadapi Pemilihan Lurah pada 2028. Pemerintah kalurahan berharap edukasi demokrasi dapat semakin intensif menjelang tahapan tersebut, dengan menyasar kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, serta unsur warga lainnya. Selama ini, kegiatan sosialisasi melalui pertemuan RT telah dilaksanakan secara berkala dan diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat pemahaman masyarakat.
Pertemuan tersebut turut membahas potensi kerawanan di tingkat TPS, mulai dari mobilitas pemilih hingga tantangan kesiapan petugas. Bawaslu dan pemerintah kalurahan sepakat bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi, komunikasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Melalui Konsoldem, Bawaslu Bantul berharap koordinasi dengan pemerintah kalurahan semakin kuat, sehingga pemetaan kerawanan dan edukasi demokrasi dapat dilakukan sejak dini. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemilu dan pemilihan yang berintegritas, sekaligus membangun masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya demokrasi tanpa politik uang.
Penulis : Antoni