Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bantul Gelar Sharing Knowledge Bedah Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan

Foto Kegiatan Sharing Knowledge Bedah Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan

Foto Kegiatan Sharing Knowledge Bedah Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan 

Bantul – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul menggelar kegiatan Sharing Knowledge dengan tema “Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 terkait Pembentukan Daerah Pemilihan” melalui daring zoom meeting pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Sri Hartati, S.H., sebagai narasumber utama untuk membedah dinamika regulasi penataan daerah pemilihan (dapil).

Sharing Knowledge diikuti oleh jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Kepala Sekretariat, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh staf sekretariat. Selain jajaran internal, kegiatan ini juga melibatkan unsur partisipatif dan generasi muda, yakni Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) tahun 2025 dan 2026, Bukan Bikers Biasa (BBB), serta seluruh mahasiswa magang di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP., dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menyegarkan kembali pemahaman jajaran pengawas serta masyarakat partisipatif terhadap dinamika kepemiluan.

Menurut Didik, pemilu pada hakikatnya adalah proses konversi suara rakyat menjadi kursi parlemen, dan dapil merupakan arena pertandingannya, mulai dari tingkat DPR RI hingga DPRD Kabupaten.

"Daerah pemilihan merupakan salah satu dari enam unsur pokok dalam sistem pemilu. Melalui sharing knowledge ini, kita mengkaji secara mendalam unsur tersebut agar ke depan kita dapat melakukan pengawasan secara optimal tepat di mana proses kontestasi itu terjadi," tegas Didik.

Memasuki sesi pemaparan materi, Sri Hartati, S.H., mengulas secara komprehensif latar belakang hingga implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022. Putusan ini bermula dari permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait penentuan dapil dan alokasi kursi DPR serta DPRD Provinsi yang sebelumnya dikunci dalam lampiran undang-undang.

Dalam pemaparannya, Sri Hartati menekankan pentingnya tujuh prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017, meliputi Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional,Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada dalam cakupan wilayah yang sama,Kohesivitas, dan Kesinambungan.

Lebih lanjut, Sri Hartati, S.H. memaparkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK menyatakan bahwa Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan dapil dan jumlah kursi anggota DPR serta DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Sejalan dengan itu, Lampiran III dan Lampiran IV UU Pemilu dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Implikasi utama dari putusan ini adalah pergeseran kewenangan pengaturan teknis. Rincian dapil dan alokasi kursi DPR serta DPRD Provinsi kini ditetapkan melalui Peraturan KPU dengan tetap wajib berpedoman pada tujuh prinsip dalam Pasal 185," jelas Sri Hartati.

Penulis: Agtus

Tag
Sharing Knowledge