Susun Manajemen Risiko, Bawaslu Bantul Kuatkan Kinerja Kelembagaan

Bantul – Bawaslu Kabupaten Bantul menyelenggarakan rapat penyusunan manajemen risiko pada Jumat (12/06/2026) secara daring sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi dan tindak lanjut implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul.

Kegiatan dipandu oleh Antoni Eka Setyawan, mulai dari proses penetapan konteks risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, hingga penyusunan langkah mitigasi yang selaras dengan tujuan dan proses bisnis organisasi. Rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja organisasi yang mendukung pencapaian kinerja secara efektif dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, dalam arahannya menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian penting dari proses penguatan pemahaman dan implementasi SPIP di lingkungan kerja. “Forum ini merupakan bagian penting dari tindak lanjut internalisasi SPIP. Melalui kegiatan ini, kita menyadari masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang SPIP. Hari ini menjadi kegiatan pertama tindak lanjut SPIP yang sebenarnya sejalan dengan budaya kerja yang sudah ditetapkan di Bawaslu Kabupaten Bantul,” ujar Didik.

Lebih lanjut, Didik menekankan bahwa penerapan manajemen risiko perlu dipahami sebagai instrumen pengendalian yang terintegrasi dengan budaya kerja organisasi. Dengan pendekatan tersebut, setiap proses kerja diharapkan mampu mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini sekaligus menyusun langkah mitigasi yang tepat guna mendukung pencapaian target kinerja.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi SPIP secara berkelanjutan serta membangun budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Penyusunan manajemen risiko diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.