Bawaslu Bantul Konsolidasikan Demokrasi di Desa APU Srigading, Perkuat Gerakan Antipolitik Uang

BANTUL– Bawaslu Kabupaten Bantul melaksanakan Konsolidasi Demokrasi di Desa Antipolitik Uang (APU) Kalurahan Srigading, Sanden, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat keberlanjutan gerakan Desa APU dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas. 

Kegiatan dihadiri Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Muhammad Rifqi Nugroho, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A. Rombongan diterima Carik Kalurahan Srigading, Ign. Dwi Krisdianto, S.H., Ketua Bamuskal, Agus Suwarno, A.Md., beserta staf kalurahan. 

Didik menyampaikan bahwa penguatan Desa APU perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. “Kami siap memberikan dukungan kepada forum-forum yang sudah berjalan agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat. Harapannya, gerakan Desa APU dapat terus diperkuat dan memberikan dampak positif,” ujar Didik. 

Sementara itu, Rifqi menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dan kontrol sosial dalam memperkuat gerakan antipolitik uang. “Organisasi kemasyarakatan dapat mendukung pengembangan gerakan ini. Dengan kontrol sosial yang baik, masyarakat dapat menjaga kesetaraan dalam demokrasi. Semoga Desa APU Srigading dapat menjadi contoh gerakan positif yang diperkuat bersama,” ungkap Rifqi. 

Dari sisi pencegahan, Dewi menjelaskan bahwa penguatan demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan politik. “Kami mendorong pendidikan politik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan literasi demokrasi. Pemutakhiran data pemilih juga perlu dikawal agar tetap valid sebagai bagian dari persiapan tahapan pemilu mendatang,” jelas Dewi. 

Carik Srigading, Ign. Dwi Krisdianto, menyampaikan bahwa keberhasilan gerakan Desa APU membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dalam diskusi, peserta turut membahas belum meratanya dukungan warga terhadap gerakan antipolitik uang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dekat kepada masyarakat serta penguatan koordinasi antara Bawaslu, pemerintah kalurahan, Bamuskal, dan organisasi kemasyarakatan. 

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Bantul berharap gerakan Desa APU Srigading dapat terus berkembang melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, sehingga upaya pencegahan politik uang dan pendidikan demokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan.