Bawaslu Bantul Hadiri Rapat Penguatan Kapasitas PPID Bawaslu DIY, Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

YOGYAKARTA – Bawaslu Kabupaten Bantul menghadiri Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta ini diikuti oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi, PPID, serta staf yang membidangi data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Divisi PP Datin Bawaslu DIY, Bayu Mardinta Kurniawan, S.I.P., menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu.

“Penguatan kapasitas PPID perlu dilakukan agar jajaran Bawaslu dapat beradaptasi dengan standar dan mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) KID. Hasil evaluasi ini hendaknya menjadi bahan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas informasi, baik melalui website maupun media sosial, sehingga keterbukaan informasi publik dapat berjalan semakin optimal,” ungkap Bayu.

Dalam rapat ini, Bawaslu DIY menghadirkan Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I., selaku Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) Komisi Informasi Daerah (KID) D.I.Yogyakarta sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Wawan menyampaikan materi mengenai penguatan kapasitas PPID dalam meningkatkan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Materi yang disampaikan mencakup landasan hukum keterbukaan informasi publik, hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Tahun 2025, tantangan pengelolaan PPID, hingga kesiapan pelayanan informasi publik menuju Pemilu 2029.

Wawan menekankan bahwa kualitas pelayanan informasi publik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus didukung dengan kualitas informasi yang disajikan, optimalisasi website dan media sosial, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Berdasarkan hasil Monev KID DIY Tahun 2025, aspek kualitas informasi menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian keterbukaan informasi badan publik. Oleh karena itu, pengelola PPID perlu memastikan Daftar Informasi Publik (DIP) selalu diperbarui dan pelayanan permohonan informasi dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY semakin meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data dan informasi serta kualitas pelayanan informasi publik. Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan Bawaslu, sekaligus mempersiapkan layanan informasi publik yang lebih baik menuju Pemilu 2029.