Bawaslu Bantul Nyatakan Kesiapannya Awasi Pilkada 2024

     Bawaslu Bantul menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024. Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan kesiapan Bawaslu Bantul ini diantaranya dari sisi kesiapan anggaran pengawasan dan kesiapan SDM. Didik menjelaskan bahwa pihaknya telah sepenuhnya menerima dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan sebesar 13,5 Milyar yang dibagi dalam 2 (dua) tahap pencairan. Tahap pertama telah dicairkan pada bulan November 2023 sekitar 5,4 Milyar dan tahap kedua telah dicairkan pada bulan Mei 2024 sebesar 8,1 Milyar. Adapun anggaran hibah pengawasan yang dikelola oleh Bawaslu Bantul ini nantinya akan digunakan sampai dengan tahapan pengawasan pemilihan berakhir sekitar bulan Januari 2025. Didik menegaskan dalam anggaran ini mayoritas diperuntukkan untuk kegiatan pada pengawas ad hoc baik itu panwascam, pengawas kalurahan/desa maupun pengawas TPS. Untuk diketahui honor panwascam ketua Rp 2,2 Juta sedangkan anggota Rp 1,9 juta, sedangkan untuk pengawas kalurahan/desa mendapatkan honor sebesar Rp 1,1 juta dan pengawas TPS mendapat honor sebesar Rp 800 ribu. 

      Sementara itu berkaitan dengan kesiapan SDM pengawas, Koordinator Divisi SDM dan organisasi Bawaslu Bantul, Sri Hartati menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan SDM pengawas sampai Tingkat kalurahan. Untuk pengawas Tingkat Kecamatan sudah dilakukan evaluasi kinerja terhadap 43 panwascam pemilu 2024 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk bertugas kembali sebagai pengawas pemilihan 2024. Sedangkan untuk pengawas yang dilakukan rekrutmen baru untuk Kecamatan Sewon, Kasihan, Pajangan, Bantul dan Srandakan saat ini sudah memasuki tahapan tes wawancara. Direncanakan 51 panwascam terpilih akan dilantik pada tanggal 24 Mei 2024. Untuk pengawas Tingkat kalurahan/ desa akan segera dibentuk melalui mekanisme rekrutmen terbuka. Nantinya akan dibentuk sebanyak 75 pengawas Tingkat kalurahan/ desa. Pengawas kalurahan/ desa ini akan focus melakukan pengawasan di masing-masing kalurahan mulai dari pengawasan pemuktakhiran data pemilih.