Bawaslu Bantul Kampanyekan Gerakan Anti Politik Uang dan Pokdarlih – BAWASLU BANTUL
bulina pakpardi pakmarno paknuril budhenok pakjoko
logo

Bawaslu Bantul Kampanyekan Gerakan Anti Politik Uang dan Pokdarlih

 (BANTUL) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul telah mengkampanyekan gerakan Anti politik Uang (APU) sejak pemilu 2019. Dalam rangka  menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Gerakan APU akan disosialisasikan secara masif agar kesadaran warga masyarakat dapat itu bergerak bersama.  Selain APU, Bawaslu Bantul juga menggerakan program Kelompok sadar pemilihan (Pokdarlih) dimana program ini memberikan dorongan untuk adanya pengawasan partisipatif oleh warga masyarakat dalam rangka mengawal pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Gerakan anti politik uang adalah merupakan gerakan sosial masyarakat, gerakan yang didasari atas kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dalam setiap proses demokrasi baik Pemilu maupun pemilihan Bupati/ Wakil Bupati. Gerakan anti politik uang diperkuat dengan program kegiatan pokdarlih kelompok sadar pemilihan yang berbasis kelompok/komunitas. Gerakan Anti Politik Uang saat ini sedang dilakukan sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi dilakukan oleh Anggota Bawaslu Bantul maupun pengawas pemilihan tingkat kecamatan se Bantul.

“Gerakan APU untuk berani menolak dan melawan politik uang, dan adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya didasari atas hati nuraninya. Pokdarlih untuk menggugah kesadaran masyaraka bahwa peran warga negara dalam proses penentuan pemimpin menjadi hal penting dalam tatanan kenegaraan. Munculnya kelompok sadar pemilihan diharapkan bisa menjadi simpul pengawasan partisipatif agar warga masyarakat memahami peraturan perundang-undangan terkait proses pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati. Memahami tentang larangan-larangan dan sanksi pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati/ Wakili Bupati 2020. Salah satu pelanggaran harus disadari oleh warga masyarakat (Pemilih) adalah tentang Politik Uang, dimana “Pemberi dan Penerima Politik Uang dapat dikenai Sanksi Pidana”. Dalam rangka pencegahan, Bawaslu Bantul mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada peserta pemilihan BWB dan warga masyarakat (Pemilih) untuk tidak menjadi pelaku pelanggaran Pemilihan.Pemilih. Pokdarlih diharapkan dapat menjadi agen untuk ikut mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait larangan dan sanksi pelanggaran Pemilihan.Pemilih yang mempunyai kesadaran untuk menjadi pengawas partisipatif. Selain itu Bawaslu juga berharap agar Pemilih mempunyai kesadaran untuk menolak  adanya praktik politik uang dan berani menjadi pelapor atau saksi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Bupati/wakil Bupati.

Pokdarlih diharapkan bisa mengawal proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tujuan dan asas-nya sehingga dapat tercapai integritas proses pemilihan untuk menghasilkan pemimpin yang Amanah ,berintegritas dan berkualitas. Bawaslu juga berharap Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya juga dapat dilakukan secara cerdas serta berintegritas tanpa ada poliytik uang. Politik uang akan berdampak buruk bagi tatanan ketatanegaraan, moral bangsa dan rasa persatuan dan kesatuan bagi warga masyarakat. Adanya korupsi oleh pejabat negara, menjadi salah satu dampak ketika politik uang masih terjadi, jangan berharap pemimpin bangsa ini baik apabila politik uang masih terjadi.

Bergerak Bersama dengan warga masyarakat untuk MELAWAN POLITIK UANG.

“AKU ANTI POLITIK UANG”(xx)

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bawaslu bantul
bawaslu bantul

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Contact
landscapekecil

Jl. Jenderal Sudirman No. 91, Bantul, Yogyakarta
Telp. (0274) 2811070
Kode Pos : 55711
Email : info@bantul.bawaslu.go.id /
bawaslubantul@gmail.com
twitter facebook google youtube
Map
Facebook
Copyright © 2019 Bawaslu Kab. Bantul